Abdul Mu’thi:
“Pengkotak-kotakkan hanya melemahkan umat”
Di Inggris, upaya tersebut mulai digagas dengan terbentuknya Indonesia-United Kingdom Islamic Advisory Group, yang beranggotakan 14 cendikiawan Muslim, baik dari Indonesia maupun Inggris. Salah satunya adalah Abdul Muthi, intelektual muda Muhammadiyah, yang menjabat sebagai Sekretaris Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) pada pimpinan pusat lembaga yang sama.
Bagi Muthi, ini menunjukkan adanya kesadaran di Barat bahwa Islam yang selama ini mereka persepsi bukanlah Islam yang diyakini dan dipraktikkan mayoritas pemeluknya. Kesadaran ini juga terkait dengan komposisi keagamaan di Inggris yang mulai bergeser. Di sana, dewasa ini Islam menjadi agama kedua terbesar setelah Kristen. Selain itu, aspirasi politik umat Islam mulai diperhitungkan dalam kebijakan politik luar negeri di Downing Street. Keterlibatan Inggris dalam invasi ke Irak menimbulkan gelombang demonstrasi yang cukup serius. Meskipun bukan hanya berasal dari kelompok Muslim, yang cukup serius memberikan perhatian adalah komunitas Muslim.
“Namun, di sisi lain, ada pula kecenderungan ekstremisme pada generasi muda Muslim di Inggris akibat kiblat mereka ke Saudi Arabia,” ujar Muthi. Oleh sebab itu, di sinilah urgensinya upaya untuk menampilkan bahwa ada komunitas dan mainstream lain yang moderat, terutama di Asia Tenggara. “Program ini baru pertama kali dikembangkan di Inggris dan semoga berlanjut ke negara-negara Eropa lainnya,” lanjutnya seraya menjelaskan fokus pengembangan lembaga ini sebagai pelopor inter-faith and intra-faith dialogue.
Untuk mengetahui lebih jauh peran lembaga ini dalam memperkenalkan Islam moderat dan fenomena ekslusivitas di tengah masyarakat Muslim, SYIAR mewawancarai ayah tiga anak ini di kantor PP Muhammadiyah, kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Apakah program bentukan pemerintah (Islamic Advisory Group) selalu berkorelasi dengan kecenderungan dan realitas masyarakat di akar rumput?
Program ini disusun oleh keempat belas anggota Advisory Group. Negara tidak terlalu mengarahkan, melainkan hanya fasilitator.
Kenyataan, inter-faith dialogue hanya terjadi di tingkatan elit?
Kita perlu menyadari adanya keberhasilan dan kegunaan forum-forum dialog seperti itu. Dalam beberapa kasus, hal itu memberikan sumbangan bagi terciptanya suasana kehidupan beragama yang damai bagi berbagai kalangan dan kelompok agama di Indonesia. Di sisi lain, elitisme juga mempunyai kelemahan karena dalam beberapa kasus lain, dialog antaragama digunakan sebagai komoditas politik elit.
Nah, dengan kenyataan tersebut, kita berusaha mengembangkan yang tidak sekadar inter-dialogue yang elitis tetapi juga ke grass root inter-faith cooperation, kerja sama antar kelompok-kelompok bawah di bidang-bidang yang lebih luas.
Kalau kita lihat sebenarnya potensi membangun kerja sama yang lebih baik di antara kelompok-kelompok tersebut hanya terwujud bila kelompok bawah itu dilibatkan. Bisa dalam bentuk sosial. Misalnya membangun jembatan, rumah bagi tidak mampu. Ini sudah pernah dilakukan Muhammadiyah kerjasama dengan British Council saat Youth Camp yang melibatkan kalangan muda Indonesia-Inggris dan sama-sama melaksanakan bakti sosial. Ini cukup berhasil karena ini berporos pada masyarakat bawah dan isunya bukan semata-mata yang bagus-bagus saja melainkan juga aksi yang konkret bagi masyarakat.
Dengan posisi Anda di Dikdasmen, bagaimana memassifkan wacana pluralitas di warga Muhammadiyah?
Kita sudah lakukan melalui tiga jalur. Yang pertama, melalui civic education, pendidikan kewarganegaraan. Kita mendorong berbagai pihak berpikir secara arif bijaksana tentang Indonesia dan kewarganegaraan. Yang kedua, pembelajaran dan studi dalam ke-Muhammadiyah-an yang di dalamnya termuat ajaran-ajaran tentang budi pekerti. Ketiga, kegiatan sekolah seperti Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), Hizbul Wathan, atau kegiatan ekstra lainnya.
Kenyataannya radikalisasi masyarakat lebih terlihat daripada gerakan kultural yang dibangun Muhammadiyah?
Saya kira faktornya karena media. Kecenderungan media di Indonesia adalah good news is bad news. Sedangkan kejadian yang baik dan bagus tidak diliput karena dianggap sudah biasa. Menurut saya ini adalah kecenderungan yang bias karena realitas di masyarakat sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi akibat pemberitaan itu, ekspos ke masyarakat itu akan meluas. Apalagi kalau ditangkap oleh masyarakat di luar negeri.
Kita tidak menutup kemungkinan adanya kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang cenderung bersifat ekstrem dan melegalkan perbuatan-perbuatan yang menjurus kekerasan bahkan dalalm bentuk kekerasan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang berbeda. Menurut saya ini bertentangan dengan Islam itu sendiri. Ini merugikan umat Islam sendiri dan bangsa secara keseluruhan. Jadi, aksi pengrusakan-pengrusakan itu, sekalipun berlatar belakang agama menurut saya berbeda dengan ajaran Islam yang esensial.
Al-Quran sangat menekankan pentingnya dialog dan langkah-langkah damai dibandingkan dengan aksi kekerasan. Saya kira perbedaan-perbedaan di tiap kelompok tidak bisa dihindari. Al-Quran dalam beberapa ayat secara tegas menyebutkan hal itu.
Kedua, jalan keluar perbedaan itu adalah dialog. Ketiga, ketika tiada titik temu dalam dialog, ya kita harus berikan kebebasan, bersikap tasamuh, lakum dinukum waliyadin.
Ekstremisme sesungguhnya sering terjadi karena menganggap dirinya paling benar dan kelompok lain salah padahal kelompok lain itu masih Muslim. Sekarang ada kecenderungan seperti itu. Misalnya, menyerang Ahmadiyah di Bogor, NTB, sampai jatuh korban jiwa. Menurut saya itu sia-sia.
Sekarang juga ada kecenderungan kelompok tertentu menyerang Syi’ah. Saya sempat melihat spanduk di Jalan Kramat yang bunyinya mengajak kita mewaspadai kelompok yang tak sejalan dengan Ahlusunnah.
Menurut saya, pengkotak-kotakkan seperti itu hanya akan membuat umat ini akan semakin lemah. Sebenarnya konflik Sunnah-Syi’ah adalah produk sejarah. Di zaman Nabi kan tidak ada hal seperti itu. Umat Islam hendaknya tidak terperangkap dalam warisan sejarah yang kontraproduktif dengan semangat ukhuwah Islamiyah.
Boleh dikatakan, masyarakat kita ini awam. Mereka sering dimobilisasi untuk sesuatu yang tidak mereka ketahui. Pada saat yang sama, negara yang seharusnya mengayomi rakyat seperti menutup sebelah mata atas realitas itu. Konflik seperti dipelihara agar emosi massa teralih dari isu-isu elit. Bagaimana pandangan Anda?
Saya kira, lemahnya supremasi hukum sudah menjadi persoalan serius di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok yang suka main kekerasan dan main hakim sendiri itu juga karena mereka merasa aparat belum menjalankan fungsinya dengan baik. Atau ada juga penilaian kelompok tertentu yang menganggap pemerintah tidak adil. Terhadap kelompok lain keras, pada yang lain melemah dan cenderung membiarkan. Ini masalah yang serius.
Saat Indonesia dirancang oleh founding fathers dengan dasar negara yang tidak berdasar agama, menurut saya, itu menguntungkan pemerintah. Dalam pengertian bahwa ketika hukum tidak dirancang berdasar agama, maka orang tidak boleh berkedok agama untuk melakukan tindakan kekerasan. Apa pun agamanya.
Karena itu standar yang dipakai adalah hukum positif di Indonesia. Ketika ada orang Islam atau Kristen atau Hindu atau umat agama lain, misalnya melanggar hukum, dia tidak boleh berlindung atas nama Kristen dan kemudian pemerintah atas nama SARA tidak melakukan tindakan hukum. Ketika ini terjadi dan dibiarkan atau diabaikan, maka tindakan kekerasan dan main hakim sendiri akan terus terjadi.
Kasus penyerbuan fasilitas dakwah dan pendidikan Ahmadiyah di Indonesia didasari pada fatwa MUI yang mengatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat dan mreka mendapatkan legitimasi melakukan tindak kekerasan. Padahal kalau kita lihat sebenarnya, selama mereka tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum di Indonesia saya kira siapa pun tidak bisa main hakim sendiri.
Berarti Anda menyalahkan fatwa MUI?
Saya kira dalam beberapa hal fatwa MUI menimbulkan kesulitan di masyarakat. Termasuk dalam beberapa hal itu keputusan-keputusan menteri agama. Sebut misalnya keputusan tentang penetapan hari raya. Menurut saya itu it’s going too far. Sudah terlalu jauh karena hanya akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurut saya, penentuan hari raya adalah wilayatul ikhtilaf, yang sejak dulu juga umat Islam sudah memiliki manhaj yang berbeda. Sebagian menggunakan rukyat. Sebagian lain hisab. Otomatis menghitungnya pun berbeda.
Ketika pemerintah menetapkan pada hari raya adalah hari x, kelompok agama lain yang berbeda itu merasa terpojok. Ini dialami oleh kelompok mazhab lain dan juga Muhammadiyah. Kesannya, mereka melawan pemerintah. Padahal Indonesia adalah negara sekuler. Bila sekuler, kenapa pemerintah menetapkan itu? Seharusnya cukup menetapkan libur hari rayanya saja. Masalah penentuan hari rayanya kapan, serahkan saja ke umat.
Agama yang dianggap sah di Indonesia juga menimbulkan persoalan. Ketika kongres umat Islam beberapa waktu lalu, kebetulan saya adalah wakil sekretaris steering committee, saya sempat mempertanyakan, kenapa Syi’ah tidak diundang di kongres? Bukankah mereka eksis di Indonesia dan juga telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan? Mereka tidak bisa menjelaskan. Mereka hanya bilang bahwa MUI belum menyatakan Syi’ah “benar” dalam kelompok mereka. Hal semacam inilah yang kadang menimbulkan persoalan.
Padahal, kalau kita lihat sebenarnya, eksistensi Islam di Indonesia sejak awal tidak bisa dilepaskan dari kelompok-kelompok Muslim dari Persia. Jelas tertulis dalam sejarah bahwa masuknya Islam ke Indonesia ini oleh karena pedagang Gujarat dan Persia. Dan karena itu, akar-akar keagamaan dari Persia, saya tidak mengatakan bahwa ini otomatis Syi’ah, sudah tertanam di Indonesia sejak lama. Ini tidak bisa dipungkiri.
Dengan kondisi demikian, yang menjadi korban tidak hanya teman-teman Ahmadiyah. Aktivis JIL juga jadi korban karena fatwa MUI tentang sepilis (sekulerisme, pluralisme, liberalisme) adalah haram. Atas dasar itulah massa kemudian menyerbu kantor JIL di Utan Kayu.
Bila hal ini terus menerus terjadi, maka ada hakimiyah, tahkim, yang ditetapkan oleh lembaga tertentu yang bila kita kritisi tidaklah menyelesaikan persoalan umat Islam.
Itukah praktik ekstra negara?
Iya. Kadang-kadang negara juga memanfaatkan itu. Dengan keterbukaan politik sekarang ini, kita bisa mengukur mana argumen yang benar dan mana yang lemah. Sekarang ini, orang hanya mementingkan “asal berbeda” dan punya aspirasi terus ditunjukkan dengan demonstrasi. Di sisi lain, ada juga kelompok-kelompok tertentu yang ketika tidak puas dengan situasi politik tertentu akhirnya memperalat negara.
Saya punya asumsi, konflik Poso bukanlah konflik agama, melainkan konflik elit yang berkedok agama utnuk memberikan legitimasi atas langkah-langkah kekerasan yang mereka lakukan. Kasus Ambon menunrut saya juga begitu. Nah, bila cara-cara seperti ini ke depan tidak dihentikan maka hal serupa akan terus menerus terjadi.
Tidakkah Muhammadiyah merasa diperlakukan tidak adil oleh negara?
Muhammadiyah mengganggap fungsi negara adalah fasilitator. Pemerintah harus secara objektif melihat kenyataan sosiologis dan historis di Indonesia. Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama serta beberapa organisasi yang lain sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka sudah mempunyai kegiatan yang sudah lama berjalan dan berakar di masyarakat jauh sebelum lembaga-lembaga pemerintah terbentuk. Karena itu, ketika pemerintah melakukan langkah-langkah konfrontatif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi-organisasi itu, akan membentuk situasi yang tidak produktif.
Bagaimana Anda menyikapi realitas keberagaman kultural dengan gaya modernis Muhammadiyah yang sering dinilai tidak respek terhadap tradisi?
Argumen ini tidak cukup akurat. Memang ada faktor internal yang membuat orang-orang Muhammadiyah tidak bisa menangkap dengan baik. Memang ada anggapan di kalangan Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu tidak suka tradisi yang berasal dari lokal atau luar karena mempunyai identitas gerakan yang berwujud pada purifikasi atau pemurnian ajaran Islam.
Tapi kalau kita lihat kenyataan sejarah, itu tidak terjadi hitam putih seperti itu. Muhammadiyah tidak antitradisi. Muhammadiyah sangat menghormati tradisi. Hanya saja ia melakukan permilahan yang cukup kritis, mana yang merupakan wilayah agama dan mana yang tradisi.
Tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan agama tidak dirusak oleh Muhammadiyah. Kalau kita lihat sejarahnya, terutama di Jawa, tidak ada tradisi Muhammadiyah yang melawan tradisi. Tradisi Muhammadiyah justru akomodatif terhadap tradisi sebelumnya. Itu yang kalau kita lihat kemudian, warga Muhammadiyah, yang di Jawa Tengah atau Jawa Timur misalnya, masih suka nonton wayang, dengar lagu-lagu Jawa, pakai baju Jawa. Itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak anti-tradisi.
Bahkan dalam hal yang berbau keagamaan pun, warga Muhammadiyah tidak anti. Di Jogjakarta dan Solo banyak warga yang juga tahlilan. Di Klaten, warga Muhammadiyah masih nyadran (nyekar, ziarah kubur), yang biasanya rutin menjelang Ramadan. Bahkan ada di antara mereka yang lebih mementingkan nyadran daripada halal bihalal. Karena ketika nyadran, mereka bisa bertemu dengan seluruh anggota keluarganya dan tidak terlalu kesulitan mendapatkan transportasi. Ini masih berkembang sampai sekarang.
Saya ketemu dengan banyak warga Muhammadiyah yang sekian lama tinggal di Kendal, tapi aslinya Klaten atau daerah lain di Jawa Tengah yang dekat dengan Keraton. Mereka pulang saat waktunya nyadran. Jadi, tidaklah benar anggapan bahwa Muhammadiyah antitradisi. Apalagi bila ditilik dari sejarah, itu ahistoris.
KH. Ahmad Dahlan sendiri tidak melarang Perayaan Grebek atau Maulid di Keraton. Sekalipun beliau sendiri adalah abdi dalem Keraton. Istilah sekarang Khatib Amin, jabatan keagamaan yang memang punya otoritas keagamaan.
Untuk tradisi yang sifatnya bertentangan dengan agama, Muhammadiyah mengajarkan kepada anggotanya untuk bersikap tegas. Bukan berarti menghancurkan, melainkan tidak menerima hal-hal yang mencampuradukkan akidah. Tapi bukan berarti mereka menggunakan cara-cara kekerasan dan sikap ekstrem terhadap mereka yang menggunakan cara seperti itu. Misalnya membuka dialog, atau memberikan wacana tentang pandangan Muhammadiyah. Kalau toh tidak mau berubah itu adalah pilihan mereka yang diwujudkan dalam sikap saling menghormati.
Tetapi memang ada warga Muhammadiyah yang cenderung keras. Fenomena kecil itulah yang digeneralisir bahwa Muhammadiyah antitradisi. Padahal dalam kenayataan di lapangan secara historis dan sosiologis tidak seperti itu.
Apa Muhammadiyah punya tradisi atau ritual khusus berkenaan dengan perayaan keagamaan?
Muhammadiyah tidak punya tradisi itu karena itu sudah eksis jauh sebelum Muhammadiyah berdiri. Kalaulah bisa disebut sebagai tradisi khusus Muhammadiyah, paling-paling ya Milad Muhammadiyah. Itu tidak ada di organisasi lain. Itu pun diisi bakti sosial, pentas seni, dan lomba-lomba lainnya.
Bagaimana cara Anda menanamkan pendidikan pada anak dan keluarga?
Saya melakukan yang pertama kali adalah dengan cara saya berusaha untuk menjadi teladan yang sebaik-baiknya. Karena itu, saya berusaha membiasakan pada mereka, sekalipun itu tidak mudah, untuk senantiasa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya.
Saya tidak masalah ketika saya ajak salat anak saya, kemudian dia canda-canda atau apa. Karena itu adalah ciri khas anak-anak. Paling tidak, senantiasa intouch dengan waktu-waktu salat. Saya sering mengingatkan hal itu kalau saya sedang bepergian jauh melalui telepon.
Saya selalu telepon pada saat-saat pagi untuk membangunkan salat subuh atau sore, mereka harus ngaji dan salat ashar, itu yang pertama.
Yang kedua, saya berusaha mengenalkan mereka dengan tradisi keagamaan, itu penting menurut saya bagi mereka. Sehingga mereka tidak menjadi orang yang hanya mengerti satu hal saja mengenai agama.
Dulu ketika masih di Semarang, beberapa tetangga saya ada yang Protestan atau Katolik dan mereka (anak-anak saya) kadang-kadang sering tanya ke saya mengenai teman-temannya yang Katolik dan Protestan itu. Paling tidak, hal itu menyadarkan mereka bahwa ada orang yang beragama lain dalam kehidupan ini, begitu.
Tapi satu hal yang menurut saya paling penting juga adalah mereka harus kenal dengan tradisi-tradisi itu.
Ketiga, saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik terhadap cerita-cerita anak-anak saya. Saya berusaha untuk menjadi teman yang baik bagi anak-anak saya. Saya biasakan adanya suasana yang terbuka dan egaliter. Karena dengan itu, mereka tidak merasa takut kepada orangtuanya. Ketika anak sudah takut kepada orang tuanya, berarti sudah hilang salah satu fungsi pendidikan orang tua. Karena kalau anak sudah takut pada orang tua, dia akan menjadi seorang yang berani tidak jujur lagi kepada orang tuanya.[ ]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar